Bakal calon presiden 2024 dari Koalisi KPP, Anies Baswedan, menginginkan agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi politik 2024. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato pada acara deklarasi dan pengukuhan Amanat RI di Istana Negara, Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada hari Minggu (7/5/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengajukan permintaan kepada semua pihak untuk saling berlomba dalam mencari ide, rekam jejak, dan karya. Ia berpesan agar negara tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memiliki rekam jejak yang benar, rekam kerja yang benar, dan catatan ide yang baik. Ucapannya itu dilontarkan pada hari Minggu (7/5/2023).
Anies kemudian menyatakan bahwa jika negara ikut campur dalam kontestasi politik tahun depan, maka hal tersebut sama saja dengan merendahkan masyarakat. Ia mengungkapkan, “Jika negara ikut campur, berarti negara merendahkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia telah dewasa dan memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang dipercayakan untuk menjalankan pemerintahan.” Jelasnya.
Sebelumnya, Anies yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga menyinggung partai-partai yang khawatir kehilangan kekuasaan setelah pemilihan umum tahun depan.
Meskipun tidak menyebutkan partainya secara spesifik, Anies menegaskan bahwa kekuatan sejati berada di tangan rakyat. Ia menyatakan, “Dalam demokrasi modern, dalam proses ini, tidak ada alih atau hilangnya kekuasaan. Kekuasaan tetap berada di tangan rakyat Indonesia.”
Sementara itu, sehari sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur dalam urusan politik terutama terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Menurut saya, sebaiknya Presiden menjadi seperti Ibu Mega, SBY. Atau jika tidak suka politik, lebih baik agar lebih demokratis,” kata JK pada hari Minggu (7/5/2023). Kritik tersebut ditujukan kepada Jokowi, antara lain karena tidak mengundang Partai NasDem yang mendukung Anies 2024 dalam rapat partai pendukung pemerintahan saat ini di Istana Negara pada hari Selasa (2/5/2023).
Kepala Negara juga mengakui bahwa NasDem tidak diundang karena partai tersebut sudah memiliki koalisi sendiri. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
NasDem dan dua partai oposisi pemerintah saat ini mencalonkan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai calon presiden 2024.